Stop! Pengiriman TKI ke Sektor yang Tak Jelas Perlindungan Hukumnya

Yogyakarta, CyberNews. Prof Dr Muhadjir Darwin, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM menyebutkan penghentikan pengiriman TKI pada sektor yang tidak jelas perlindungan hukumnya merupakan salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan yang dialami TKI/TKW.

Berbagai tindak kekerasan yang mendera TKI selama beberapa tahun terakhir secara terus menerus, memunculkan keprihatinan cukup mendalam bagi semua pihak. Meskipun demikian, negara tidak menunjukkan perlindungan secara tegas dan pasti terhadap TKI.

“Karena itu, stop pengiriman TKI di sektor yang tidak jelas perlindungan hukumnya untuk menekan terjadinya tindak kekerasan yang dialami pekerja kita. Apabila tetap ingin mengirimkan hendaknya diseleksi pekerjaan yang lebih aman,” tegasnya saat jumpa pers pemaparan hasil lokakarya ‘Menyikapi Kondisi Rentan TKW di Luar Negeri’, di ruang MGB UGM.

Menurutnya, pemerintah tak hanya harus selektif dalam memilih bidang pekerjaan yang tidak rentan tetapi juga dalam memilih negara tujuan pengiriman TKI. Pemerintah bisa mengirimkan TKI ke negara yang secara jelas mempunyai undang-undang yang memberikan perlindungan pada tenaga kerja serta ke negara dengan paparan angka kekerasan terhadap TKI yang rendah.

“Pemerintah harus selektif dalam mengirimkan TKI. Selektif bukan terhadap tenaga kerja yang dikirim, namun pada negara yang akan dijadikan tujuan pengiriman untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan, beberapa negara seperti Hongkong, Korea Selatan, Jepang, serta Taiwan, merupakan beberapa negara yang aman untuk dijadikan sebagai tujuan pengiriman TKI. Sejumlah negara tersebut diketahui sedikit terjadi tindak kekerasan terhadap TKI.

Selain itu juga telah mempunyai undang-undang buruh internasional yang secara pasti mengatur tentang pemenuhan hak dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja asing. Sementara sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dan Singapura merupakan negara yang masih rendah dalam memberikan perlindungan hukum bagi TKI.

“Negera harus tegas untuk tidak mengirim TKI ke negara-negara yang belum memberikan perlindungan pada pekerja,” ungkapnya.

Perbaikan Sistem

Hal senada diutarakan Kepala Pusat Studi Wanita (PSW) UGM, Dra Sri Djoharwinarlien SU, pengiriman TKI diprioritaskan ke negara yang sudah memiliki MoU dengan Indonesia atau negara yang sudah memiliki sistem perlindungan buruh migran internasional.

Permasalahan TKI dikatakannya berasal dari situasi ketenagakerjaan yang tidak ideal. Permaslahan ketenagakerjaan dalam negeri itu menjadikan meningkatnya volume buruh yang mengadu nasib ke luar negeri.

Dengan melakukan perbaikan sistem renumerasi di dalam negeri termasuk buruh yang bekerja di sektor informal diharapkan mampu mengantisipasi mengalirnya pekerja informal ke luar negeri.

“Kalau di dalam negeri tidak ada masalah maka tidak akan banyak buruh yang ke luar negeri. Dengan adanya perbaikan renumerasi merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi banyaknya buruh yang pergi ke luar negeri,” terangnya.

Menghadapi berbagai persoalan yang menimpa TKI, lanjutnya, PSW UGM tahun ini berencana untuk menyelenggarakan KKN Tematik di daerah kantong TKI seperti Gunungkidul, Sleman, dan Bantul. KKN itu dirancang untuk mempersiapkan keterampilan, penguasaan bahasa, pengetahuan hukum bagi TKI/TKW.

Tentang Maryudi

Saya adalah TKI , dan ingin berbuat sesuatu untuk negaraku INDONESIA
Pos ini dipublikasikan di Dalam Negeri. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s