Laksanakan Harapan Presiden, BNP2TKI Geser Proporsi TKI ke Sektor Formal

Jakarta (14/4) Harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar ke depan lebih memperkuat penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor formal dibanding TKI informal Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), dianggap penegasan atas komitmen pemerintah yang ingin membenahi kelemahan dalam penempatan dan perlindungan TKI, selain akan mengarahkan proporsi calon TKI ke luar negeri dari informal ke TKI formal.

Demikian disampaikan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Kamis (14/4).

Ditegaskan, BNP2TKI menyiapkan seluruh jajaran kerja dalam setiap unit kelembagaannya, mulai pusat hingga daerah guna mendukung tercapainya harapan Presiden SBY tersebut.

Dengan demikian, BNP2TKI akan lebih fokus terhadap orientasi penempatan TKI formal sekaligus menggeser porsi TKI informal PLRT, yang selama ini bekerja pada pengguna perseorangan.

“Jadi, secara bertahap BNP2TKI akan mengubah proporsi TKI informal ke formal, agar perbandingannya dari 65 persen TKI informal dan 35 persen TKI formal saat ini, dapat berbanding 50:50 untuk dua tahun ke depan, sehingga setelah itu dominasi TKI di luar negeri otomatis tergeser oleh TKI sektor formal,” ujar Jumhur.

Menurutnya, BNP2TKI sejak 2009 mencanangkan sebagai tahun peningkatan kualitas TKI formal. Selanjutnya dengan agenda itu upaya memperbaiki kualitas calon TKI terus dilakukan untuk menambah jumlah TKI formal yang ditempatkan di luar negeri.

“Apalagi, potensi penyerapan pasar TKI formal di luar negeri sangat terbuka luas, baik di negara kawasan Asia Pasifik, Eropa dan Amerika, bahkan Timur Tengah,” jelas Jumhur.

Dikatakan, TKI sektor formal merupakan tenaga kerja yang dipekerjakan pada pengguna perusahaan berbadan hukum dan berlatarbelakang kemampuan skil atau semi skil.

Sementara peluang pekerjaan yang dapat diisi oleh calon TKI formal, meliputi bidang industri manufaktur, perkebunan, perikanan, konstruksi, keperawatan, perhotelan, hospitality dan spa theraphy, IT (Information Technology), kepelautan, supir perusahaan, perminyakan, pengelasan, jasa keuangan, otomotif, serta masih banyak lagi tersebar di berbagai negara.

Perluasan pasar TKI formal dilakukan pula oleh BNP2TKI melalui penjajakan pasar (market intelligence) langsung bersama perwakilan RI di negara penempatan, maupun menggandeng pemerintah dan agen penyalur tenaga kerja asing yang ada di luar negeri.

Skema penempatan TKI formal ditempuh berdasarkan program Government to Government (G to G), Government to Private (G to P), Private to Private (P to P), mandiri ataupun perseorangan serta atas pola Intra Corporate Transfer (ICT).

“Memang, ini tugas yang sangat berat mengingat sejak dulu Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) lebih suka mengirim TKI PLRT,” tambahnya. Permintaan terhadap PLRT sampai saat ini juga masih mendominasi pasar calon TKI informal.

Mengenai apakah penempatan TKI PLRT akan dihentikan, Jumhur mengatakan bisa saja suatu waktu dihentikan sejauh keadaan baik di dalam maupun di luar negeri mendorong upaya penghentian tersebut.

“Tapi, saat ini belum, kecuali kita menguranginya dengan perlahan dan terus menggenjot potensi pasar dan pengiriman terkait calon TKI formal,” harapnya.

Pada sisi lain, lanjut Jumhur, langkah peningkatan penempatan TKI formal ke luar negeri perlu dukungan berbagai instansi pemerintah lain, masyarakat, dan PPTKIS, termasuk kalangan industri di tanah air agar bisa lebih banyak menyerap calon tenaga kerja yang minim pendidikan dan pengalaman, yang berakibat mereka tidak berpikir menjadi TKI PLRT di luar negeri.

Jumhur menuturkan, sejak akhir 2010 lalu pihaknya melakukan pengetatan dalam proses penampatan calon TKI informal PLRT ke luar negeri yang bermartabat.

Di samping memberlakukan kewajiban pelatihan 200 jam guna mendidik calon TKI PLRT yang terampil alias berkualitas, juga telah diterapkan sistem online dalam proses penyelesaian dokuman calon TKI melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) BNP2TKI.

“Dengan sistem online ini, maka bisa dihindari kemungkinan adanya pemalsuan identitas calon TKI, dan setiap calon TKI yang bekerja ke luar negeri sudah pasti akan memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN),” ungkapnya.

Hal itu juga untuk memudahkan aspek perlindungan TKI PLRT di luar negeri, karena datanya sudah dimiliki dan bersifat online di BNP2TKI, sekaligus dipastikan data-datanya terhubung dengan perwakilan RI di negara kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah serta sejumlah pemerindah daerah.

Berdasarkan data BNP2TKI, sejak Januari-Maret 2011 SISKOTKLN BNP2TKI telah memproses pelayanan dokumen bagi 126.131 TKI, dengan rincian 44.635 TKI Formal (35,38 persen) dan 80.338 TKI informal (64,62 persen).

Dari jumlah penempatan 126.131 TKI itu, penempatan TKI ke Arab Saudi adalah terbesar dalam penempatan TKI ke seluruh dunia yaitu 43.195 orang (34,25 persen), dengan rincian 8.865 TKI Formal (20,52 persen) dan sisanya 36.606 TKI informal (79,58 persen).

Untuk penempatan TKI ke negara-negara Asia Pasifik, didominasi penempatan TKI ke Malaysia 24.775 TKI, disusul Taiwan 17.359 TKI, Hongkong 8.683 TKI, Singapura 8.076 TKI, dan Brunai Darussalam sebanyak 1.581 TKI.

“Kecuali penempatan TKI ke Malaysia yang masih terganjal moratorium, penempatan TKI ke negara-negara Asia Pasifik juga didominasi penempatan TKI PLRT,” katanya.

Selama masa moratorium yang kini masih berlaku atau dari Januari-Maret 2011, terdapat penempatan 24.775 TKI ke Malaysia, dengan rincian 24.713 TKI Formal dan 62 TKI informal. Jenis TKI informal yang dikirim ke Malaysia bukan sebagai PLRT tetapi supir atau tukang kebun yang bekerja pada perorangan.

Mengenai proses penerbitan KTKLN bagi para TKI yang berangkat ke luar negeri periode Januari-Maret 2011 itu, kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jakarta sangat mendominasi yakni 74.968 TKI (59,46 persen) dari keseluruhan 126.131 TKI yang berangkat pada periode itu.

Kemudian oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI) Surabaya sebanyak 12.884 TKI (10,21 persen), BP3TKI Mataram 10.337 TKI (8,19 persen), BP3TKI Semarang 5.648 TKI (4,47 persen), dan sisanya di kantor BP3TKI daerah lain.

Sedangkan pengeluaran KTKLN untuk keberangkatan TKI lewat kantor BNP2TKI tidak sebanyak yang dikeluarkan BP3TKI ataupun P4TKI, mengingat kebijakan penerbitan KTKLN diserahkan BNP2TKI sepenuhnya kepada kantor BP3TKI dan P4TKI, yang merupakan unit teknis BNP2TKI di sejumlah daerah. ***

Tentang Maryudi

Saya adalah TKI , dan ingin berbuat sesuatu untuk negaraku INDONESIA
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s