Presiden Bentuk Tim Perlindungan Pekerja Di Luar Negeri

JAKARTA:SOLINDUN.COM, Presiden akan membentuk tim terpadu untuk melindungi pekerja di luar negeri. Tim ini bertugas menginvestigasi pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), perusahaan jasa tenaga kerja asing (PJTKA), dan pemerintah negara lain yang mempekerjakan TKI.

“Jika memang TKI diperlakukan tidak layak di negara tujuan, pemerintah akan mengambil kebijakan moratorium pengiriman TKI, termasuk penghentian penempatan secara permanen,” ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar seusai rapat Sistem Pelayanan Pengaduan Calon TKI untuk Call Center TKI, hari ini.
Hinggi kini, pemerintah masih memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke lima negara, yakni Malaysia, Yordania, Kuwait, Syria dan Yaman.
Menurut Muhaimin, pembentukan tim terpadu ini sangat penting bagi semua instansin apalagi hasil rapat ini akan menjadi pertimbangan presiden dalam pidato di International Labour Conference (ILC) pada pertengahan Juni mendatang di Genewa Swiss.

“Upaya dan capaian Indonesia melindungi para TKI di luar negeri dipandang dapat dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa,” tukasnya.
Terkait dengan pengetatan penempatan TKI bidang penata laksana rumah tangga (PLRT), Muhaimin menegaskan pemerintah tidak akan mengirim pekerja sektor informal itu apabila dianggap belum siap.
Menakertrans menuturkan ada tiga masalah mendasar dalam pengiriman pekerja ke luar negeri. Pertama, sekitar 70% TKI PLRT tidak lulus sekolah dasar (SD), dan hanya 30% yang lulus SD.

Kedua, belum ada sistem online pelayanan dokumen TKI antara pusat dan daerah, sehingga memberi peran bagi para calo terhadap calon pekerja.
Ketiga, perlindungan TKI di negara penempatan karena pemerintah tidak kompak pada masa lalu yang berakibat adanya 20.000 TKI ilegal di negara penempatan.
Terkait dengan upaya menangani TKI ilegal yang bermasalah ini, pemerintah mengambil kebijakan dengan meminta negara penempatan untuk memberikan perlindungan maksimal, khususnya terhadap TKI PLRT.
Apabila negara penempatan menolak memberikan perlindungan, Menakertrans menegaskan pemerintah akan melakukan moratorium secara permanen untuk menutup sementara pengiriman pekerja.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat menyatakan perlu kekompakan intansi terkait dalam meningkatkan perlindungan bagi TKI.
Menurut dia, kekompakan itu akan diterapkan saat operasional Call Center TKI yang akan diresmikan penggunaanya oleh BNP2TKI pada pertengahan Juni 2011.

“Dengan kekompakan banyak hal dan masalah yang bisa diatasi untuk melindungi calon TKI, TKI dan keluarganya. Ini sangat penting, karena melindungi pekerja hingga bekerja ke luar negeri merupakan tugas kita semua,” tutur Jumhur. (mfm)

Tentang Maryudi

Saya adalah TKI , dan ingin berbuat sesuatu untuk negaraku INDONESIA
Pos ini dipublikasikan di Dalam Nege. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s