Patrialis: Kenapa Pemerintah yang Disalahkan?

JAKARTA, SOLINDUN@KOMPAS.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menegaskan bahwa pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pada sidang ke-100 ILO di Swiss, yang menyatakan mekanisme perlindungan buruh migran di luar negeri sudah berjalan, sudah tepat. Ia menyampaikan hal tersebut merespons tanggapan sejumlah kalangan yang menimpakan kesalahan atas eksekusi mati tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia, Ruyati binti Sapudi di Arab Saudi, merupakan kesalahan pemerintahan SBY.

Jadi, kalau orang berbuat salah di luar negeri, masak pemerintah yang disalahkan

 

“Jadi, komentar Bapak Presiden di sidang ILO itu sudah sangat tepat. Karena memang pemerintah punya concern sepenuhnya untuk memberikan perlindungan. Tetapi kan, yang perlu kita cermati pemerintah itu tentu tidak bisa menjamin perilaku orang per orang warganya di luar negeri sana. Jadi, kalau orang berbuat salah di luar negeri, masakpemerintah yang disalahkan,” ujar Patrialis kepada wartawan di Gedung Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Patrialis menuturkan, berbagai upaya perlindungan yang sudah dilakukan pemerintah terhadap TKI, salah satunya dengan terus melakukan komunikasi dengan pemerintahan dimana para tenaga kerja itu berada. Selain itu, pemerintah saat ini juga mengupayakan untuk lebih intensif dalam membicarakan mengenai ekseskusi hukuman mati kepada negara-negara yang sering menjadi tujuan para TKI.

“Eksekusi yang berkaitan dengan hukuman mati akan terus kita bicarakan lagi, dan paling tidak sebelum eksekusi mereka memberitahukan kepada kita. Janji Arab Saudi untuk membebaskan warga negara kita juga kan sudah terbukti. Dulu mereka sempat membebaskan sebagian 70 orang warga negara kita disana, saya pun turut hadir waktu itu. Dan itu kan artinya perlindungan itu sudah jelas,” terangnya.

Ditambahkan Patrialis, mengenai hukuman mati, sudah menjadi mekanisme dari sistem hukum yang berlaku di Arab Saudi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia, tidak dapat mencampuri mekanisme hukum yang berlaku di negara tersebut. Menurutnya, Indonesia hanya dapat melakukan diplomasi jika warga negaranya tersangkut kasus hukum disana.

“Jadi, mohon kasus ini jangan terlalu banyak “digoreng”. “Digoreng” dalam arti, bahwa keputusan itu memang berbeda, dan pemerintah juga tidak bisa disalahkan. Kita akan terus berusaha yang terbaik bagi warga negara kita yang bekerja disana,” tukasnya.

Tentang Maryudi

Saya adalah TKI , dan ingin berbuat sesuatu untuk negaraku INDONESIA
Pos ini dipublikasikan di Arab Saudi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s