Respons Pemerintah Klasik

SOLLINDUN@KOMPAS.com— Sikap Pemerintah Indonesia terhadap pemancungan Ruyati binti Satubino (54), tenaga kerja Indonesia, oleh Pemerintah Arab Saudi dinilai klasik. Sikap itu selalu diambil pemerintah ketika ada kasus mencuat. Namun, kasus itu tidak pernah terselesaikan.

“Respons pemerintah klasik,” kata Wahyu Susilo, analis Kebijakan Publik Migran Care saat diskusi Polemik Radio Trijaya FM dengan tema “TKI Ruyati Harga Diri Negeri” di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/6/2011).

Wahyu memberi contoh, ketika pihaknya menangani TKI bermasalah di Malaysia, pemerintah membentuk Satgas TKI Bermasalah. Satgas itu, kata dia, hingga saat ini masih aktif dengan dana yang ditampung di Kementerian Kesejahteraan Rakyat.

Contoh lain, lanjut Wahyu, ketika kasus perdagangan manusia mencuat, pemerintah lalu membentuk Satgas Anti Perdagangan Manusia. Adapun dana untuk Satgas yang masih aktif itu, kata dia, ditampung di Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

“Pada saat kami angkat ratusan TKI terancaman hukuman mati di Malaysia, pemerintah bikin Satgas. Dananya di Kementerian Luar Negeri dan Kemenkumham. Kalau sekarang bikin Satgas lagi, itu mengulang hal yang sama. Yang perlu dilakukan adalah aksi yang konkret dari Presiden,” ucap dia.

Wahyu menilai protes keras terhadap Pemerintah Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia adalah hal yang biasa. “Ketika Presiden bilang protes keras, malah keduluan sama anak-anak SD di Situbondo. Saya akan angkat jempol kalau Presiden protes keras dan dalam jangka waktu 7 x 24 jam Duta Besar Arab untuk Indonesia harap meninggalkan Indonesia. Saya kira itu dalam tata krama diplomasi diperkenankan,” lontarnya.

Nursuhud, anggota Komisi IX DPR, mengatakan, tidak cukup protes keras dan moratorium, pemerintah harus membuat gagasan untuk menyelesaikan permasalahan TKI di luar negeri. “Kalau kita hanya terjebak pada isu protes, coba menyalahkan, saya pikir itu tidak bijak,” ucap dia.

Seperti diberitakan, pemerintah memutuskan menghentikan penempatan tenaga kerja Indonesia pekerja rumah tangga ke Arab Saudi mulai 1 Agustus 2011. Keputusan itu diambil setelah pemerintah tidak mendapat pemberitahuan eksekusi Ruyati pada pekan lalu.

Sepanjang Januari-Mei 2011  terdapat 2.000 kasus TKI di Arab Saudi dengan 100 orang di antaranya korban penganiayaan berat. Pada 2010 ada 5.000 kasus TKI dengan 600 orang di antaranya meninggal dunia.

Tentang Maryudi

Saya adalah TKI , dan ingin berbuat sesuatu untuk negaraku INDONESIA
Pos ini dipublikasikan di Arab Saudi. Tandai permalink.

2 Balasan ke Respons Pemerintah Klasik

  1. alice pngen ..... berkata:

    wew

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s