SBMI: Kemenlu Tak Sediakan Bantuan Hukum

SOLINDUN@KOMPAS.com – Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur M Cholily menilai maraknya kasus hukum yang dialami TKI terjadi karena tidak adanya bantuan hukum dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Secara yuridis, Kemenlu berkewajiban memberikan pendampingan hukum, termasuk memberikan asuransi biaya proses hukum, apalagi Kemenlu juga memiliki Direktorat Perlindungan dan Bantuan Hukum WNI, tapi tidak jalan,” katanya kepada ANTARA di Surabaya, Sabtu (25/6/2011).

Ia mengemukakan hal itu menanggapi adanya 303 TKI yang tersangkut proses hukum di luar negeri (22 TKI di antaranya di Arab Saudi), namun  87 TKI sudah menjalani beragam sanksi hukum dan 216 TKI masih dalam proses penantian sanksi yang harus diterimanya.

Menurut Cholily, informasi yang diperoleh SBMI Jatim menyebutkan penghuni penjara perempuan Ar Ruways di Jeddah mencapai 1.000 orang lebih dengan 80 persen di antaranya tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia.

“Ratusan TKW itu saat ini sedang dan telah menjalani eksekusi hukum dengan berbagai macam, baik cambuk, potong tangan, maupun hukuman mati (pancung),” katanya.

Namun, katanya, mayoritas tidak ada yang mendapatkan pendampingan hukum, sehingga putusan pengadilan memberatkan pada mereka dan harus menanggung eksekusi, padahal mereka belum tentu bersalah atau hanya menjadi korban yang ingin menyelamatkan diri.

“Misalnya, kasus perkosaan atau pelecehan seksual atau pemelacuran justru yang dihukum adalah TKI yang menjadi korban. Mereka tidak dapat membela diri karena ketidakmampuan mereka, baik secara bahasa maupun secara hukum,” katanya.

Ditanya solusi untuk mengatasi masalah TKI di luar negeri, ia mengatakan pemerintah Indonesia harus segera melakukan ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan melakukan revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri (PPTKILN).

“Masalah TKI itu hanya 20 persen terjadi di luar negeri, sedangkan 80 persen masalah TKI justru bersumber di dalam negeri, semisal manipulasi umur TKI (TKI di bawah umur) seperti dialami Ruyati, lalu TKI juga tidak pernah dilatih untuk tahu budaya/hukum di negara tujuan, atau TKI tidak dilatih dengan ketrampilan tertentu,” katanya.

Masalahnya, Kemenakertrans/BNP2TKI tidak mampu mengontrol manipulasi PPTKIS di tingkat paling bawah di pelosok daerah, karena itu Kemenakertrans perlu memberi kewenangan pengawasan juga kepada Kemenakertrans di kabupaten/kota atau bahkan pemerintah di tingkat kelurahan/desa.

“Jadi, pemerintah harus merevisi UU 39/2004 untuk memperjelas siapa yang merekrut, siapa yang melatih, hingga siapa yang melindungi TKI di luar negeri, termasuk penegasan siapa yang menangani pengawasan MoU pemerintah dengan pihak asing dan juga perlunya melakukan pengaduan ke mahkamah internasional,” katanya.

Ia menambahkan bila pemerintah tidak mau melakukan pembenahan di dalam negeri dan hanya menangani masalah di luar negeri yang hanya 20 persen, maka kasus Ruyati dan sebagainya akan terjadi terus.

“Kalau itu yang terjadi, lebih baik pengiriman TKI ke luar negeri dihentikan saja. Bentuk pengingkaran pemerintah sebagai penyelenggara negara yang wajib melindungi warganya di luar negeri itu tidak bisa dibiarkan, apalagi para TKI sudah membayar 15 dolar AS untuk perlindungan mereka,” katanya.

Tentang Maryudi

Saya adalah TKI , dan ingin berbuat sesuatu untuk negaraku INDONESIA
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s