Calo TKI Sulit Dikontrol

Solindon@Kompas.com – Perekrutan calon tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sulit dikontrol sebab dilakukan calo. Para calo sebagai kepanjangan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia langsung membawa calon TKI ke Jakarta guna diterbangkan ke luar negeri.

”Kami sulit mendeteksi berapa sebenarnya warga kami yang berangkat ke luar negeri karena mereka langsung dibawa ke Jakarta,” kata Ketua Padepokan Patra Pasundan Kabupaten Cianjur Bah Ruskawan (53), yang mengamati pergerakan tenaga kerja Indonesia (TKI) di daerahnya.

Menurut Ruskawan, calo mendapat upah Rp 1,5 juta-Rp 2 juta per kepala. Upah calo terus naik, padahal lima tahun lalu hanya Rp 150.000-Rp 200.000.

Karena itu, banyak warga desa tergiur menjadi calo daripada menjadi buruh tani. Malah, lanjut Ruskawan, tidak hanya warga pedesaan, ada istri pejabat juga ikut menjadi calo karena tergiur upah yang gampang itu. Ia memperkirakan, setiap bulan ribuan warga Cianjur berangkat menjadi TKI, tetapi data yang tercatat di pemerintah setempat hanya ratusan orang.

Selama ini, dari 10 kabupaten/kota pengirim TKI terbesar di Indonesia, 50 persen berasal dari Jabar (Cirebon, Indramayu, Subang, Cianjur, dan Sukabumi). Remiten yang dihasilkan mencapai Rp 4 triliun per tahun. Selama ini pula pelaku perekrutan di daerah adalah calo-calo yang sulit dikontrol. Sebagai kepanjangan dari perusahaan pengerah TKI, mereka masuk secara bebas hingga pelosok desa.

Hal itu terjadi karena pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, di Jawa Barat tidak memiliki kewenangan mengelola TKI. Akibatnya, baik pemprov, pemkab, maupun pemkot tak memiliki data akurat berapa jumlah TKI yang diberangkatkan setiap bulan. Akan tetapi, ketika ada musibah yang menimpa TKI, pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran.

”Kami tidak bisa tinggal diam kalau ada musibah yang menimpa warga kami,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Hening Widiatmoko. Ia mengakui, hingga kini tidak ada sistem informasi mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi untuk memantau, baik jumlah maupun keberadaan TKI.

Ini karena mulai dari perekrutan, pemberangkatan, hingga pembekalan tidak sepengetahuan pemerintah kabupaten/kota. Pengirim juga tak melakukan pelatihan dengan baik. ”Misalnya, harus dilakukan pelatihan 250 jam kerja, tapi ada yang dilakukan hanya 5 jam dan langsung diberangkatkan,” ujarnya.

Karena itu, pemda tidak bisa berbuat apa-apa dalam upaya perlindungan terhadap TKI. Selama ini pemda hanya dijadikan alat pemadam kebakaran kalau musibah sudah menimpa TKI. ”Kalau jadi pemadam kebakaran terus, pekerjaan itu akan melelahkan karena tak akan pernah selesai,” ujar Dede Mariana, Staf Ahli Gubernur Jabar, juga guru besar Unpad, Bandung.

Selain itu, perekrutan yang dilakukan calo-calo di pedesaan tidak pandang bulu, mau pintar-bodoh, berpendidikan atau tidak berpendidikan karena yang dikejar adalah imbalan. ”Syarat pendidikan yang bebas/rendah didukung oleh peraturan sehingga menjadi salah satu sumber masalah TKI di luar negeri,” ungkap Arif Minardi, anggota Komisi IX DPR di Bandung, kemarin.

Terakhir, musibah menimpa TKI asal Cianjur, Kikim Komalasari (35), di kota Abha, Arab Saudi, yang diduga dibunuh majikannya sendiri. Jenazahnya tiba pada Kamis (29/9) dan langsung dimakamkan di Kampung Cipeuyeum, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. (HEI/DMU)

 

Tentang Maryudi

Saya adalah TKI , dan ingin berbuat sesuatu untuk negaraku INDONESIA
Pos ini dipublikasikan di Dalam Negeri. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s