Moratorium TKI Tidak Efektif

Solindon@Kompas.com  – Moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke beberapa negara di Timur Tengah tidak berjalan efektif. Hingga kini, masih banyak TKI yang masuk dan bekerja di negara-negara yang terkena moratorium.

Wartawati Kompas Elly Roosita melaporkan dari Dubai, Selasa (22/11), di Suriah, misalnya, meski per 5 September 2011 Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah menetapkan moratorium pelayanan penempatan TKI penata laksana rumah tangga (PLRT), namun masih banyak TKI PLRT yang masuk ke sana.

”Sekitar 40 orang yang telah masuk Suriah melalui Dubai, Abu Dhabi, dan Kuwait,” kata Konsul Ekonomi KBRI di Damaskus, Suriah, Asep Hermawan, di Dubai, Uni Emirat Arab, dalam Rapat Koordinasi Teknis Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yang diselenggarakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Padahal, lanjut Asep, kondisi Suriah saat ini sedang tidak kondusif akibat pergolakan politik. KBRI di Damaskus bahkan telah menyusun rencana untuk mengevakuasi WNI di negara itu bila keadaan semakin buruk.

”Moratorium memang kurang bermakna karena masih saja terjadi penempatan TKI di negara-negara yang seharusnya moratorium,” kata Sutomo, perwakilan RI di Abu Dhabi.

Menanggapi hal itu, Deputi Penempatan BNP2TKI Ade Adam Noch mengaku sulit membasmi jaringan pengiriman TKI yang bermasalah. ”Harus ada komitmen politik yang kuat untuk mengatasi ini,” kata dia.

Salah di dalam negeri

Kebocoran moratorium, kata Ade, dipastikan mengarah pada kegiatan perdagangan manusia (human trafficking). Hal yang bisa dilakukan untuk mencegah itu antara lain dengan penegakan hukum yang ketat di dalam negeri. Selain itu, pemerintah harus mau memberi kontribusi untuk penempatan TKI di luar negeri.

”Selama ini sesuatu peraturan perundang-undangan, penempatan TKI PLRT harus melalui agensi, dan semua biaya dibebankan kepada pengguna. Ini yang sering membuat pengguna semena-mena memperlakukan TKI karena merasa sudah menanggung semua biaya TKI,” tutur Ade.

Konsuler RI di Amman, Jordania, Ari Wardhana, menegaskan, 95 persen persoalan TKI sebenarnya berasal dari dalam negeri Indonesia, yakni mulai dari pemalsuan identitas paspor, sertifikat kelahiran, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, hingga pemalsuan stempel KBRI dan tanda tangan pejabat KBRI.

Hal senada diakui Ketua BNP2TKI M Jumhur Hidayat. Dikatakan, sumber masalah terkait penempatan TKI di luar negeri ada di dalam negeri. ”Tapi, kita tidak perlu saling menyalahkan, kita sama-sama berusaha sekuat mungkin untuk memperbaikinya,” kata dia.

Dari data BNP2TKI, realisasi penempatan TKI ke Timur Tengah periode Januari-Oktober 2011 mencapai 175.100 orang. Terbanyak ke Arab Saudi mencapai 121.301 orang. Sebagian besar TKI yang bekerja di Timur Tengah adalah perempuan, dan terbanyak bekerja sebagai PLRT.

Tentang Maryudi

Saya adalah TKI , dan ingin berbuat sesuatu untuk negaraku INDONESIA
Pos ini dipublikasikan di Arab Saudi, Malaysia, Timur Tengah. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s