Jenazah TKI Asal Tuban Tertahan Dua Bulan

TUBAN, Solindon@KOMPAS.com- Jenazah tenaga kerja Indonesia, Sulaiman bin Dasuki, warga Desa Bringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, baru diterima keluarga, Sabtu (24/3/2012) pukul 17.00 setelah tertahan selama dua bulan lebih di Arab Saudi.

Keluarga korban histeris, bahkan istri almarhum, Mutiah pingsan saat jenazah Sulaiman tiba. Setelah dishalati, janazah langsung dimakamkan.

Kepala Desa Bringin, Rodhi, menuturkan, informasi meninggalnya Sulaiman diterima keluarga pada 14 Januari 2012 dari rekan kerjanya asal Gresik. Sulaiman meninggal pada 9 Januari karena terkena penyakit sakit kepala sebagian (migrain).

Selama dua tahun sejak keberangkatannya, Sulaiman yang bekejra sebagai kuli bangunan tidak pernah mengeluhkan gangguan kesehatan. Keluarga menyayangkan perusahaan jasa penyalur TKI, PT Fahad Fajar Mustika (FHM), yang memberangkatkan Sulaiman tidak peduli proses pemulangan jenazah Sulaiman.

Jenazah Sulaiman tertahan lebih dari dua bulan di rumah sakit yang ada di Riyadh, Arab Saudi. “Proses administrasi berbelit, dan biaya pengurusan jenazah yang ditanggung keluarga sangat besar,” kata Rodhi.

Menurut Rodhi, Perusahaan Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan Sulaiman sama sekali tidak bertanggung jawab. Keluarga berharap setidaknya PT FHM memberikan ganti rugi biaya proses pemulangan jenazah yang dibebankan pada keluar ga.

Keluarga bahkan masih menunggak biaya pemulangan jenazah. Sopir ambulans Syamsul dari Jakarta menagih kekurangan uang administrasi Rp 2,5 juta kepada keluarga Sulaiman.

Dipublikasi di Arab Saudi | Meninggalkan komentar

Keluarga Jenazah TKI Ditagih Biaya Rp 5 Juta

POLEWALI MANDAR, Solindon@KOMPAS.com – Keluarga Becce binti Jalil, TKI asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang meninggal dunia di Arab Saudi mengeluhkan proses pemulangan jenazah.

PJTKI yang memberangkatkan ke Arab Saudi ternyata belum memastikan kapan jenazah akan dibawa pulang ke Indonesia. Pihak PJTKI malah meminta keluarga yang membiaya pemulangan.

Ali, salah satu keluarga korban, Becce binti Jalil, TKW asal Desa Buttu Dakka, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar itu, mengatakan, PJTKI yang memberangkatkan korban meminta keluarga agar membayar uang senilai Rp 5 juta untuk membayar biaya pemulangan korban hingga ke kampung halamannya.

“Dari mana keluarga korban bisa mendapatkan uang Rp 5 juta mereka juga keluarga miskin,” ujar Ali.

Ali mengaku makin heran lantaran pembicaraan keluarga korban dengan majikan Becce di Arab Saudi menyatakan biaya telah ditanggung seluruhnya termasuk mengurus asuransi dan membayar sisa gaji korban.

Keluarga justru akan mempertanyakan asuransi kematian, sisa gaji yang belum dibayarkan, selain biaya pemulangan jenazah kepada perusahaan.

“Ini kan aneh tiba-tiba keluraga korban dimintai dana secara mendadak saat jenazah baru tiba di Jakarta, Jumat sore tadi,” ujar Ali.

Meski belum ada kata sepakat keluarga korban dengan PJTKI untuk membayar permintaan biaya pemulangan seperti yang diminta perusahaan PJTKI, rencananya jenazah Becce tetap akan diterbangkan dari Jakarta ke Bandara Hasanuddin malam ini.

Menurut Ali, PJTKI memang bersedia menerbangkan dari Jakarta ke Makassar sebelum dijemput keluarganya di Bandara Hasanuddin ke Polewali Mandar, namun pihak PJTKI tetap berharap keluarga korban membayar biaya Rp 5 juta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Becce binti Jalil adalah TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan salah satu majikan di Arab Saudi. Becce sudah bekerja pada majikan yang sama sejak 7 tahun lalu.

Becce yang meninggalkan dua anak ke Arab Saudi ini sempat dilarikan ke rumah sakit karena sakit, namun setelah beberapa hari dirawat Becce akhirnya meninggal dunia 3 Maret lalu.

Rencananya becce akan dikebumikan di kampung halamannya, di desa Buttu Dakka, Kecamatan Wonomulyo, Polewali, Sabtu (7/4/2012) besok.

Dipublikasi di Arab Saudi | Meninggalkan komentar

Sebanyak 22 TKI di Arab Saudi Dibebaskan dari Hukuman Mati

Solindon@Kompas.com  Sebanyak 22 tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang dijatuhi hukuman mati mendapat pengampunan dari raja Arab Saudi selama setahun belakangan.
“Beberapa upaya pemerintah Indonesia untuk membebaskan mereka dan ada yang tanpa permintaan Indonesia karena kebaikan raja Saudi dan tidak hanya kepada warga negara Indonesia saja tapi juga warga negara lainnya,” kata Koordinator Pelayanan Warga KBRI di Riyadh, Hendrar Pramudyo.

Menurut Hendrar, saat ini masih terdapat 25 TKI lainnya yang terancam hukuman mati dan enam di antaranya terdapat di Riyadh.
“Yang dalam proses itu empat terancam hukuman mati dan yang dua itu sudah vonis, sementara di Jeddah sekitar 19,” tambah Hendrar.
Dari dua yang berada di Riyadh itu, salah seorang di antaranya sedang menjalani proses pengampunan pada tahap melakukan perundingan dengan keluarga korban sedangkan yang satu lagi baru dalam keputusan hakim tingkat pertama.

Bulan Juni lalu, pemancungan atas Ruyati binti Sapubi di Jeddah sempat memancing kemarahan warga Indonesia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat memanggil Duta Besar RI di Arab Saudi untuk meminta penjelasan.

Indonesia juga mengumumkan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi namun belakangan pemerintah Arab Saudi justru menanggapi keputusan itu dengan kebijakan tidak memberikan izin kerja untuk tenaga kerja informal dari Indonesia dan Filipina, yang menuntut peningkatan kondisi kerja.

Bagaimanapun Hendrar Pramudyo mengatakan sejumlah langkah sudah ditempuh oleh pemerintah Arab Saudi, antara lain dengan kehadiran menteri tenaga kerja dalam Konferensi ILO di Jenewa, Juni 2011.
Hendrar menambahkan bahwa saat ini juga sudah ada rencana Arab Saudi untuk membentuk mega company dalam perekrutan tenaga kerja asing.

Dipublikasi di Arab Saudi | Meninggalkan komentar

Kisah Armayeh, TKW Penuh Luka Sekujur Tubuh

Solindon@VIVAnews — Pergi ke Madinah, Arab Saudi dengan harapan selangit, justru siksaan yang didapat Armayeh binti Sayuri. Sekujur tubuh penuh bekas luka lepuhan, termasuk di wajahnya. Cuping telinganya kini bahkan tak lagi berbentuk, gara-gara disiram air panas majikannya, Hana Hasyim Ahmad.

Kabar kejadian tragis yang menimpa perempuan asal Kalimantan Barat itu sebelumnya datang dari Kementerian Luar Negeri, yang heran mengapa Armayeh tak menuntut hukuman qisas. Kasus akhirnya diproses perdata, pelaku hanya akan membayar biaya kompensasi.

Ditemui di rumahnya di Jalan Teluk Lerang, Dusun Karya Bersama Desa, Kabupaten Kubu Raya, Armayeh mengaku, secara hukum, ia terjebak.

“Waktu itu saya maafin majikan. Karena saya nggak tahu proses hukum di sana  seperti apa,” kata dia kepada VIVAnews.com.

Apalagi, dia menambahkan, saat itu belum ada yang membimbingnya. “Jadi saya nggak tahu mau berbuat apa. Sempat takut saja waktu itu nggak dipulangkan ke Indonesia. Karena saya sudah nggak tahan disiksa terus-terusan oleh majikan,” kata dia.

Armayeh mengaku sempat menandatangani surat, semacam perjanjian. “Tapi sama orang KJRI Jeddah (kasus) dituntut kembali. Pernah menjalani sidang satu kali di Pengadilan Madinah pada tahun 2011,” ungkap Armayeh dengan tatapan kosong, sambil sesekali
memegang bekas luka pukulan botol di kepalanya.

Saat itu, ia menceritakan, beberapa kali keluarga majikannya datang untuk meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan alias damai. Ia mengaku, awalnya, tidak serta merta menerima ajakan upaya damai itu. Sebab, tak ada yang bisa menggantikan derita tak terperi yang ia alami.

“Keluarga majikan datang mengajak balik ke rumah dia untuk bekerja lagi. Tapi saya nggak mau. Majikan bilang ke saya, kalau maafin majikan dan nggak nuntut secara hukum, mau dikasih gaji selama 2 tahun. Juga hadiah,” urai perempuan 21 tahun itu.

Ada juga keluarga majikan membawa uang dan tiket untuk pulang ke Indonesia. Namun, janji itu semua palsu. Hingga saat ini ia tak pernah mendapatkan apa-apa dari sang keluarga majikan. “Sampai sekarang pun uang kompensasi yang katanya mau diberikan itu tidak ada sama sekali. Yang memulangkan saya pun orang KJRI Jeddah,” kata dia.

Kini, Armayeh berharap keadilan. Agar penyiksaan yang ia alami sejak 2009 lalu diproses hukum. “Saya minta  dengan sangat supaya majikan yang menganiaya saya itu dihukum seberat-beratnya,” kata dia, geram.

Putus sekolah sebelum jadi TKW

Keterbatasan ekonomilah yang menjadi alasan kenapa Armayeh jadi TKW di Arab Saudi. Selain itu  juga, ia mengaku ingin membantu kedua orang tua di kampung.  Ia hanya mengenyam pedidikan Kelas dua SMA swasta di Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya kala itu.

Himpitan ekonomi yang terpaksa kedua orang tuanya tak mampu membayar biaya sekolah Armayeh. Ia mengakui, sejak SD pun ia terbiasa membayar biaya sekolahnya dengan hasil keringatnya. Dengan bekerja menoreh getah di kampungnya  dari jam 03.00 subuh sampai jam 05.00 subuh.

Menginjak bangku SMA kelas dua, biaya sekolah pun semakin tinggi. Maka ia pun akhirnya keluar sekolah.  “Saya berangkat  jadi TKW di Arab Saudi karena orang tua saya sudah nggak mampu lagi biaya sekolah saya.”

Bulan Februari 2009, ia ke Jakarta dan ketemu sebuah agen untuk memberangkatkan ke Arab Saudi. Tiga bulan pertama, ia bekerja dengan tenang. Menurut Armayeh,  siksaan ia dapatkan saat saat bekerja di rumah putri majikannya. Hana Hasyim Ahmad, nama putri majikan, kerap memukulnya, menginjak, bahkan tanpa ampun, menyiramnya dengan air panas.

Dipublikasi di Arab Saudi | Meninggalkan komentar

TKI Stres Mengaku Diperkosa di Malaysia

Solindon@VIVAnew – Tangisan Yuliana semakin keras terdengar di rumah sakit khusus Kalimantan Barat. Tenaga kerja wanita asal Jakarta ini mengaku pernah bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga.

Wanita berusia 30 tahun itu hidupnya terlunta-lunta di Kota Pontianak selama tiga bulan setelah pulang dari Malaysia. Diduga kuat dia mengalami stres. Dia selalu berteriak-teriak mencaci maki sang majikannya di Malaysia.

“Saya kerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Saya hanya dapat siksaan saja dari majikan saya. Majikan saya telah memperkosa saya. Saya ingin pulang,” ujar Yuliana kepada VIVAnews di Pontianak, Jum’at 17 Februari 2012.

Menurut Yuliana, ia kerap mendapat pelecehan seksual dari sang majikan ketika bekerja di Malasyia. Bahkan, ia terus menerus menyebut-nyebut nama sang majikan telah merenggut keperawannya itu. “Pokoknya majikan saya memperkosa saya di Malaysia,” ucapnya lagi.

Selama tinggal di Pontianak, wanita yang tak memiliki identitas ini tidur di sebuah gerobak berukuran 1 X 2 meter. Gerobak itu milik Siti Julaeha, pedagang makanan di dekat pelabuhan tak jauh dari kantor walikota Pontianak. Siti Julaeha merasa iba melihat Yuliana.

Namun, Julaeha pun  merasa kebingungan, karena wanita yang tidur di gerobaknya itu tidak memilki sehelai dokumen apapun. Awalnya Julaeha mengira Yuliana berasal dari DKI Jakarta yang datang dari sebuah kapal di pelabuhan Pontianak.

“Dia juga membantu saya setiap harinya. Terkadang saya juga tidak berani meninggal kan dia sendirian,” kata Siti Julaeha.

Akhirnya, Julaeha dan beberapa warga mengadukan hal ini ke Dinas Sosial Kota Pontianak.

Saat ini, Yuliana sudah ditangani dinas sosial. Dia pun di rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Kuat dugaan, Yuliana mengalami depresi dan stres berat.

“Yuliana ini mengakunya dari Malaysia. Dia itu mungkin mengalami gangguan jiwa, makanya kita masukkan dulu ke rumah sakit jiwa ini. Ya tujuannya untuk menggetahui sedetil mungkin penyakit apa yang ia alami. Tapi, memang dia itu selalu marah, teriak-teriak yang tidak jelas juga,” kata Ali Aman dari Pejabat Fungsional  Dinas Sosial Kota Pontianak.

Menurut Ali Aman, pihaknya masih mengumpulkan bukti identitas wanita itu. Pihaknya masih kesulitan mencari tahu penyebab wanita yang mengaku TKI ini bisa tersesat di Kota Pontianak. “Kami tetap membantu dia supaya cepat sembuh dan segera memulangkan kalau sudah sembuh,” katanya. (eh)

Dipublikasi di Malaysia | 2 Komentar

Laporan TKI Bermasalah Selalu Diabaikan

Solindon@VIVAnews – Permasalahan TKI asal Sukabumi hampir tidak ada habisnya. Minimal dalam satu bulan ada satu laporan mengenai TKI yang bermasalah atau pemulangan jenazah TKI.

Ini yang membuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kapubaten Sukabumi terus tanggap. “Sampai Pak Jumhur (Kepala BNP2TKI) bilang saya cerewet karena sering menghubungi untuk menanyakan kondisi para TKI Sukabumi yang bermasalah,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, Aam Ammar Halim pada VIVAnews.com, Jumat.

Namun, ia mengaku tidak tersinggung dengan ucapan itu. Permasalahan TKI, kata dia, bukan hanya permasalahan daerah, tapi juga nasional dan internasional. Karena sudah melintasi administrasi antar Negara. “Sebagai sebuah institusi kita harus selalu tanggap dan merespon setiap laporan yang masuk,” katanya.

Untuk itu, pihaknya juga terus melakukan pendataan para TKI yang menegalami masalah dan mantan TKI yang depresi. “Kami telah membuka 47 pos pelayanan di setiap kecamatan kabupaten Sukabumi,” imbuhnya.

Pos pelayanan yang didirikan pada awal tahun 2011 ini akan berkoordinasi dengan para RT/RW setempat. Sehingga dapat menjangkau keluarga TKI bermasalah. “Biasanya setiap ada kasus kita langsung respon. Kurang dari tiga hari kami lakukan pendampingan,” ujarnya.

Mengenai mantan TKI yang bermasalah terutama yang mengalami depresi dan penganiayaan.  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

“Para mantan TKI ini sebenarnya sudah bukan tanggung jawab kita saat kembali, karena mereka telah menjadi masyarakat biasa. Namun kita tidak bisa angkat tangan begitu saja. Kita merekomendasikan mereka ke Dinas Sosial dan Dinas kesehatan,” kata Aam. (umi)

Dipublikasi di Dalam Negeri | Meninggalkan komentar

Eks TKI Depresi, PJTKI Harus Tanggung Jawab

Solindon@VIVAnews – Kondisi para mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) usai bekerja di luar negeri cukup memprihatinkan. Tak jarang dari mereka banyak yang mengalami depresi dan gangguan jiwa akibat kekerasan yang pernah dialaminya. Bahkan ada yang dipasung keluarga.

“Kita terus upayakan hak-hak mereka dan pendampingan bagi para mantan TKI yang bermasalah terutama yang depresi,” kata Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Djajuli kepada VIVAnews.com, Jumat malam 17 Februari 2012.

Sukabumi memang dikenal menjadi salah satu daerah yang warganya banyak menjadi TKI. Tentunya, pemandangan mantan TKI yang depresi sering kali banyak dijumpai di daerah itu.

Menurut Akhmad, pihaknya telah membentuk tim kerja diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Tim itu, kata dia, akan bertugas memberikan bantuan layanan layanan psikolgis dan medis bagi para mantan TKI yang depresi. “Dari tim ini dibentuk juga pos-pos pengaduan TKI di 47 kecamatan,” kata dia.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan menyelidikan dan mengusut PJTI yang memberangkatkan para TKI hingga akhirnya pulang dalam keadaan depresi. “Kami meminta pertanggungjawabannya. Mereka berangkat sehat kenapa pulang depresi, ini harus di cari akar masalahnya,“ ujarnya.

Berdasarkan pendataan, tercatat 200 lebih PJTKI yang beroperasi di wilayah Sukabumi. Pemda sendiri telah mengeluarkan teguran pada lebih dari 50 PJTI yang dianggap bermasalah. “Mencabut izin operasi PJTKI yang bermasalah adalah kewenangan BNP2TKI, kalau Pemda hanya bisa memberikan teguran saja,” kata Akhmad.

Pemda Kabupaten Sukabumi juga telah memberikan bantuan kepada mantan TKI yang depresi, berupa layanan kesehatan berupa akses Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Dengan menggunakan kedua akses itu, keluarga para TKI bisa membawa dan merawat para anggota keluarga yang depresi dengan gratis. “Hingga saat ini tidak kurang dari 50 mantan TKI yang depresi telah mendapatkan layanan ini,” ungkapnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Nashiuddin menambahkan, selama ini masih banyak laporan mengenai mantan TKI yang depresi. “Kami menerima banyak laporan bahwa mereka mengalami tekanan baik secara fisik maupun mental saat mereka bekerja di luar negara,” katanya.

Untuk itu, kata dia, Dinas Sosial terus melakukan berbagai program untuk para mantan TKI bermasalah ini setiap tahunnya. “Saya akan mencoba mengkondisikan para mantan TKI yang bermasalah saat ini dalam sebuah wadah. Dengan penyatuan mereka, lebih mudah untuk memberikan support dan rehabilitasi jiwa,” ujar Nashiuddin. (umi)

Dipublikasi di Dalam Negeri | Meninggalkan komentar